PERATURAN DESA TANJUNG HARAPAN : RPJM DESA 2014-2019

 

PEMERINTAH DESA TANJUNG HARAPAN

KECAMATAN SEBULU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

 

PERATURAN DESA TANJUNG HARAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

 

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

TAHUN 2014-2019

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN,

 

Menimbang : a.    bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;

b.    Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Insentif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019.

Memperhatikan : 1.    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.    Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  7  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5495)

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal Dan Transmigrasi Republik Indonesia    Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);

10.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal Dan Transmigrasi Republik Indonesia   Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Dana Desa;

 

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa;

14.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa;

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64);

16.  Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

17.  Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara               Tahun 2016 Nomor 8);

18.  Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13              Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);

19.  Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14           Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara               Tahun 2016 Nomor 14);

20.  Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17              Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 17);

 

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAPAN

dan

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2014-2019.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

  1. Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara adalah Bupati Kutai Kartanegara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara.
  2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
  3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
  4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintahan Desa Tanjung Harapan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa Tanjung Harapan adalah Kepala Desa Tanjung Harapan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Harapan.
  8. Kepala Desa Tanjung Harapan adalah Pemimpin Desa Tanjung Harapan yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
  9. Perangkat Desa Tanjung Harapan adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
  10. Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan yang selanjutnya disingkat BPD Tanjung Harapan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Tanjung Harapan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
  11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Harapan yang selanjutnya disingkat RPJM Desa Tanjung Harapan, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  12. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Harapan, selanjutnya disebut RKPDesa Tanjung Harapan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Harapan, selanjutnya disebut APBDesa Tanjung Harapan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  14. Rencana Kerja dan Anggaran Desa Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut RKA-Desa Tanjung Harapan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APB Desa.
  15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
  18. Sekretaris Desa Tanjung Harapan adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  19. Kepala Urusan Desa Tanjung Harapan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  20. Bendahara Desa Tanjung Harapan adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
  21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
  23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
  24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
  25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
  26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

 

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

RPJM-DESA

Pasal 2

  • Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
  • Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  • Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
  • Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDesa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDesa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa menjadi dokumen RPJMDesa dalam bentuk Peraturan Desa;
  • Musyawarah desa Penyusunan RPJMDesa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
  • Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDesa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

 

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

 

  • Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDesa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa;
  • Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

 

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

 

VISI : Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tanjung Harapan saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tanjung Harapan pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2014-2019), disusun visi sebagai berikut : “Terwujudnya Desa Tanjung Harapan sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”  Dengan penjelasan sebagai berikut :

  • Desa yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Tanjung Harapan mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
  • Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
  • Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
  • Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

 

Pasal 5

 

MISI : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

  • Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya;
  • Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang;
  • Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;
  • Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata;
  • Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
  • Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pasal 6

 

Strategi Pembangunan Desa :

  • Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
  • Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
  • Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
  • Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
  • Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
  • Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

 

Pasal 7

 

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

  • Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
  • Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
  • Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
  • Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
  • Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

 

Pasal 8

 

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

  • Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
  • Intensif RT dan RW;
  • Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
  • Tunjangan operasional BPD;
  • Program operasional Pemerintahan Desa;
  • Program Pelayanan Dasar;
  • Program pelayanan dasar infrastruktur;
  • Program kebutuhan primer pangan;
  • Program pelayanan dasar pendidikan;
  • Program pelayanan kesehatan;
  • Program kebutuhan primer Sandang;
  • Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Program Ekonomi produktif;
  • Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
  • Program penunjang peringatan hari-hari besar;
  • Program dana bergulir.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan  Keputusan Kepala Desa.

 

 

 

Pasal 10

  • Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
  • Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

 

Ditetapkan di Tanjung Harapan
Pada Tanggal 02  Februari 2014
 

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN,

 

 

TTD

 

 

                   H A R U N

 

 

Diundangkan di Tanjung Harapan

Pada tanggal 03 Februari 2014

 

SEKRETARIS DESA TANJUNG HARAPAN

 

 

TTD

 

 

                 F A H R I L

 

LEMBARAN DESA TANJUNG HARAPAN TAHUN 2014 NOMOR 1